126 Bakal Calon Kepala Desa di Bekasi Ikuti Seleksi Pilkades 2026 di UM Indonesia

Bekasi – Sebanyak 126 bakal calon kepala desa dari 18 desa di Kabupaten Bekasi mengikuti rangkaian seleksi bakal calon kepala desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Bekasi Tahun 2026. Seleksi tersebut dilaksanakan pada Selasa, 1 September 2026, di Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia/UM.ID) sebagai bagian dari tahapan penjaringan bakal calon kepala desa sebelum mengikuti proses Pilkades 2026.

Kegiatan seleksi tersebut melibatkan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan (LPPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UM Indonesia (UM.ID). Keterlibatan LPPP FISIP UM Indonesia (UM.ID) menjadi bagian dari upaya menghadirkan proses seleksi yang profesional dan objektif dengan dukungan keilmuan serta tenaga ahli yang relevan.


Ketua LPPP FISIP UM Indonesia, Dr. M. Harun Alrasyid, M.Si., mengatakan bahwa pengalaman dalam pelaksanaan seleksi kepala desa menjadi salah satu alasan UM Indonesia (UM.ID) dipercaya untuk terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, LPPP dinilai memiliki kapasitas untuk melaksanakan seleksi secara profesional dan objektif.

“Yang pertama karena kita memiliki pengalaman terkait seleksi kepala desa. Yang kedua karena dinilai kita bisa bekerja secara profesional dan objektif dalam proses seleksi kepala desa ini,” ujar Dr. Harun.

Dalam proses seleksi, terdapat dua tahapan utama yang diikuti para bakal calon kepala desa, yakni tes tertulis dan tes wawancara. Tes tertulis mencakup pemahaman dan pengetahuan mengenai penalaran umum serta regulasi pemerintahan desa yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.

Sementara itu, tes wawancara diarahkan untuk menggali lebih dalam visi dan misi, komitmen, integritas, serta kapasitas masing-masing bakal calon kepala desa. Tahapan tersebut menjadi ruang untuk melihat kemampuan peserta dalam memahami tanggung jawab dan peran yang akan dijalankan sebagai kepala desa.

“Kalau wawancara itu terkait dengan visi misi mereka, komitmen mereka, integritas mereka. Jadi wawancara ini lebih banyak mengeksplor kemampuan kapasitas calon kepala desa,” jelas Dr. Harun.

ChatGPT Image Sep 1, 2026, 05_02_42 PM

Dr. Harun menambahkan, keterlibatan UM Indonesia melalui LPPP FISIP juga menjadi salah satu bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bekasi. Sebagai lembaga akademik, LPPP FISIP mengedepankan pendekatan berbasis keilmuan dalam proses seleksi dengan melibatkan sejumlah tenaga ahli.

Menurutnya, proses seleksi diselenggarakan secara terbuka dan melibatkan para ahli yang memiliki pengalaman di berbagai bidang, di antaranya kebijakan publik, pemerintahan desa, pemerintahan daerah, serta psikologi. Keterlibatan lintas keahlian tersebut diharapkan dapat memberikan penilaian yang lebih komprehensif terhadap para peserta.

“Seleksi ini diselenggarakan dengan sebaik-baiknya secara terbuka dengan melibatkan ahli di dalamnya. LPPP ini dibentuk di bawah FISIP dan kita melibatkan banyak para ahli yang berpengalaman, baik dalam kebijakan publik, pemerintahan desa, daerah maupun para psikolog,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dr. Harun menegaskan bahwa proses seleksi tidak semata-mata dimaknai sebagai tahapan untuk menentukan peserta yang lolos atau tidak. Lebih dari itu, seleksi menjadi bagian penting dalam mendorong lahirnya calon pemimpin desa yang memiliki profesionalisme, integritas, komitmen, serta kemampuan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Seleksi ini bukan soal lolos atau tidak, tapi ini adalah pintu gerbang untuk memilih kepala desa yang memiliki profesionalisme, memberikan kemampuan pelayanan kepada publik, serta memiliki integritas dan komitmen dalam membangun desa,” tegas Dr. Harun.

Melalui pelaksanaan seleksi tersebut, UM Indonesia melalui LPPP FISIP berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menghadirkan proses akademik yang objektif dan profesional serta memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk nyata peran perguruan tinggi dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (*)

Nasywa Fadya – Ratih Firdiyah
Humas UM Indonesia